Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan alasan memutasi Marullah Matali dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI menjadi Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.
Heru menyatakan ke depan Jakarta akan menjadi tuan rumah agenda internasional Mayors and Governors Meeting of the ASEAN Capital (MGMAC) 2023. Sehingga, dia membutuhkan bantuan dan mempercayai Marullah untuk melancarkan kinerjanya itu.
“Saya tidak memerlukan tim yang besar, tapi saya memerlukan tim yang efisien dan lincah,” kata Heru melalui akun resmi Instagram @herubudihartono.
Heru menyampaikan nantinya deputi gubernur akan berbagi banyak tugas dengannya semisal dalam memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak-pihak terkait.
“Saya senang memiliki sosok berpengalaman yang bisa diandalkan seperti Bapak Marullah di sisi saya,” ucap Heru.
Mengenai tim kecil, Heru sendiri tak membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sebelumnya ada di era Anies. Melainkan memilih memaksimalkan ASN di dinas terkait.
“Terkait saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 17 Oktober 2022.
Dia juga dibantu tim ahli dan tenaga ahli untuk membantu menjalankan tugas memimpin Jakarta.
“Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli, kira-kira itu, nanti kita bahas,” kata Heru.
Dikritik Forkabi
Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Abdul Ghoni menyebut keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memutasi Marullah Matali dari Sekretaris Daerah (Sekda) jadi Deputi Gubernur tidak menghargai putra Betawi.
“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena. Harus ada etika. Saya tersinggung,” tegas Ghoni dalam keterangannya.
Menurut Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI itu sebagai Pj, seharusnya Heru tidak berbuat semaunya.
Pasalnya, kata dia sejak era Gubernur sebelumnya, seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Hingga Anies Baswedan, jabatan Sekda DKI selalu diisi putra asli Betawi.
“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan UUS Pj Sekda Provinsi itu tak beretika,” kata Abdul.
Terlebih, kata dia Heru tidak dipilih secara langsung dan hanya ditunjuk Presiden sebagai Pj Gubernur.
Sehingga, alasan pencopotan Marullah Matali dari posisi Sekda DKI tak dapat dibenarkan masyarakat Betawi.