KPU Sebut Pilkada Serentak 2024 Tetap 27 November, Percepatan Jadwal Jadi Wewenang DPR dan Pemerintah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Idham slot jepang Holik, memastikan Pilkada Serentak 2024 selamanya berjalan sesuai jadwal pada 27 November mendatang. Dia menyebutkan hingga kala ini belum tersedia pergantian pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada.

Pasal 201 ayat 8 undang-undang itu menyebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Indonesia dikerjakan pada November 2024.

READ  PDIP DKI Dorong Heru Budi Isi Kekosongan Posisi Deputi Gubernur

Idham menyebutkan KPU termasuk telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dikerjakan pada Rabu, 27 November 2024. “Jadi, demikianlah telah kami tetapkan sesuai bersama dengan norma yang berlaku,” ujar Idham di Kantor KPU, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.

Dia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh pada perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak dapat melampaui ketentuan ketentuan perundang-undangan. “Sampai kala ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 tetap berlaku,” kata dia.

READ  Cak Thoriq Tuntaskan Pembagian BLT Dana Cukai Tembakau untuk 7.043 Keluarga di Lumajang

Idham menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 merupakan wewenang DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dia memastikan KPU tidak miliki kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah berfokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus pada mulanya termasuk menyebutkan belum tersedia pergantian jadwal Pilkada 2024. ‚ÄúSampai detik ini belum tersedia pergantian jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024,” ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 29 Februari.

READ  Ini Dia Isi Rancangan UU P2SK yang Digodok Pemerintah dan DPR

DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang usulan DPR dalam rapat paripurna lebih dari satu kala lalu. Dalam RUU mengenai pergantian keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada itu, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dikerjakan pada November diusulkan untuk dimajukan jadi September 2024.