Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno optimistis PAN akan meraih 65 kursi di DPR pada Pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, pada Pemilu 2019 PAN hanya mendapat 44 kursi di parlemen.
Ditemui dalam acara Refleksi Akhir Tahun PAN di Kantor DPP PAN, Edy Soeparno mengatakan persiapan PAN menyambut Pemilu 2024 jauh lebih matang dibandingkan Pemilu 2019.
“PAN insyaallah sudah menargetkan 65 kursi di DPR RI, minimal 60 kursi. Kenapa kita punya target demikian, karena kita persiapannya jauh lebih matang sekarang dibandingkan 2019. Kita sudah menyelesaikan proses rekrutmen saksi, rekrutmen pencalegannya juga jauh lebih dini, dan jauh lebih siap. Serta kita optimistis bahwa target yang sudah dicanangkan itu bisa kita capai,” ujar Eddy Soeparno.
Partai yang mendapatkan nomor urut ke-12 dalam Pemilu 2024 ini siap menghadapi bertarung secara sehat dan mencerdaskan bangsa. PAN menolak politik identitas yang menyatukan kalangan elite namun memecah belah masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2019 silam.
“Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nah itu kita menghendaki 2023-2024 ayo kita membangun momentum 2024 ini menjadi momentum terbaik para pemilih. Pemilu yang mencerahkan dan mencerdaskan bangsa,” tegas Eddy.
PAN dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menantang para partai politik oposisi untuk adu gagasan, adu konsep, dan menunjukkan kepada masyarakat tatanan politik yang menyejukkan.
Meski sering disebut partai “nasakom” atau “nasib 1 koma” oleh sejumlah lembaga survei, PAN tidak pesimistis, malah meminta para lembaga survei tersebut untuk bertobat mengeluarkan data dan membangun narasi yang keliru.
“Itu kayak SMRC, Indikator, LSI sejak tahun 2004 sampai 2022 mau habis, nantinya 2023 akan mengulangi lagi. Dari jaman Nabi Adam sampai Adam Maliq sampai sekarang Maliq & D’Essentials tetap saja PAN itu partai nasakom,” ujar Viva Yoga Mauladi Waketum PAN dalam acara Refleksi Akhir Tahun PAN.
“Apa tidak berkaca dari sejarah sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019, (nanti) 2024 tetap aja begitu. Meskipun tidak terbukti tetap begitu, kita lihat, kita baca, dan kita senyum saja. Tidak marah kita dan tidak menuntut. Jadi biar lah publik yang menilai soal kredibilitas dan integritas lembaga survei,” tambahnya.